Kekeringan di Boltara Kian Parah, Warga Pertanyakan Kepedulian Gubernur Sulut dan Presiden RI
Konten news– Bencana kekeringan ekstrem akibat dampak fenomena El Nino yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kian mengkhawatirkan. Krisis air bersih kini mengancam kehidupan harian warga di 41 desa terdampak dari total 107 desa yang ada di Boltara.
Namun, upaya penanggulangan di lapangan lumpuh akibat minimnya armada operasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boltara saat ini baru menyentuh 17 desa. Keterbatasan ini memuncak karena BPBD hanya dibekali dua armada penyalur: satu unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan satu mobil rescue berkapasitas 1.100 liter. Total pasokan yang hanya 6.100 liter per trip jelas tidak sebanding dengan jeritan ribuan jiwa yang membutuhkan air bersih setiap harinya.
Ditengah kepungan krisis, aksi tanggap darurat justru bersandar pada inisiatif lokal. Pimpinan DPRD Boltara dan Anggota Dewi Zandra Astuti Mondo, Saiful Ambarak, Tia Modanggu dan Sem Hasan turun langsung membagikan bantuan air bersih.
Langkah ini diikuti Kapolres Boltara, AKBP Andhika Fitransyah, yang menggerakkan seluruh jajaran Polsek. Elemen politik seperti PDI Perjuangan melalui BAGUNA menyalurkan air galon siap minum, hingga aksi swadaya dari sektor pendidikan yang dipimpin Kepala SMKN 1 Kaidipang, Ansar Nusa, bersama para guru dan muridnya.
Kondisi ini menyulut kemarahan dan kekecewaan mendalam dari masyarakat Boltara. Mereka mempertanyakan absensinya intervensi taktis dari jajaran pemerintah tingkat atas, baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat.
“Ketika DPRD, Kapolres, pengurus partai, hingga guru dan anak sekolah di Boltara harus urunan dan turun tangan mengatasi bencana, di mana hadirnya negara? Kenapa Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Presiden Prabowo Subianto hanya diam membiarkan Boltara berjuang sendiri?” cerus warga penuh nada ketidakadilan.
Masyarakat mengkritik keras sikap diam para pemegang kekuasaan tertinggi yang dinilai seolah menganggap bencana di Boltara sebagai persoalan sepele. Penanganan bencana air bersih ini terkesan dibiarkan menjadi beban daerah semata, padahal kapasitas anggaran dan armada Pemda Boltara sudah berada di titik nadir.
“Apakah masyarakat Boltara tidak wajib dibantu? Apakah daerah ini bukan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, atau sudah dicoret dari kesatuan NKRI?” tambah warga.
Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didesak untuk tidak lagi menutup mata. Pemprov dan Pusat dituntut segera menerjunkan bantuan darurat berupa tambahan armada tangki air serta bantuan sarana air bersih secara masif ke Boltara sebelum krisis ini berubah menjadi bencana kemanusiaan yang lebih parah.
